DPRD Provinsi Bali bekerja sama dengan Universitas Warmadewa melalui Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) Universitas Warmadewa menyelenggarakan kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) bertema “Penguatan Fungsi Pengawasan APBD” yang berlangsung pada tanggal 10–13 Juni 2026 di Hotel Golden Tulip Jineng Resort, Kuta, Bali.
Kegiatan ini diikuti oleh pimpinan dan anggota DPRD Provinsi Bali sebagai bagian dari upaya peningkatan kapasitas dan kompetensi legislatif dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan daerah, penyusunan APBD, APBD Perubahan, serta transformasi digital tata kelola pemerintahan daerah.
Rektor Universitas Warmadewa secara resmi membuka kegiatan Bimbingan Teknis tersebut. Dalam sambutannya, Rektor menyampaikan bahwa penguatan kapasitas anggota DPRD merupakan bagian penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel. Menurutnya, DPRD memiliki peran strategis dalam memastikan setiap program pembangunan daerah berjalan sesuai dengan perencanaan dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Fungsi pengawasan DPRD merupakan salah satu pilar penting dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Melalui kegiatan ini diharapkan anggota DPRD semakin memahami berbagai regulasi, mekanisme pengawasan, serta strategi pembangunan daerah yang berkelanjutan,” ujarnya.
Kegiatan Bimtek ini dirancang untuk memperkuat pemahaman peserta mengenai pedoman penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah, penyusunan APBD dan APBD Perubahan, pengawasan implementasi kebijakan pemerintah daerah, serta strategi pembangunan daerah berkelanjutan yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.
Selain itu, para peserta juga mendapatkan pendalaman materi mengenai pengawasan transformasi digital tata kelola pemerintahan daerah yang saat ini menjadi salah satu agenda penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan.
Untuk mendukung kualitas pelaksanaan kegiatan, Universitas Warmadewa menghadirkan narasumber dari berbagai kalangan, antara lain pejabat Kementerian Dalam Negeri, BPK RI Perwakilan Provinsi Bali, akademisi, serta praktisi yang memiliki kompetensi dan pengalaman di bidang pemerintahan daerah, pengelolaan keuangan daerah, dan pembangunan berkelanjutan.
Melalui pelaksanaan Bimbingan Teknis ini diharapkan seluruh anggota DPRD Provinsi Bali dapat semakin meningkatkan kapasitas, pengetahuan, dan kinerja dalam menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan APBD serta pembangunan daerah. Dengan demikian, DPRD dapat menjalankan tugas konstitusionalnya secara optimal dalam mengawal terwujudnya pembangunan Provinsi Bali yang berkelanjutan, transparan, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat. / www.warmadewa.ac.id
